Temukan Usulan Kontroversial Adian Napitupulu, Hapus Biaya Aplikasi Transportasi Online? keadilan bagi konsumen

Rabu, 21 Mei 2025 oleh aisyah

Adian Napitupulu Menggugat Biaya Tersembunyi di Aplikasi Transportasi Online: Konsumen dan Driver Jadi Korban?

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya terkait biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna dan pengemudi transportasi online. Dalam sebuah rapat yang cukup panas di Komisi V DPR, Adian secara tegas mengusulkan penghapusan biaya layanan dan biaya aplikasi yang dianggap memberatkan.

Rapat yang berlangsung pada hari Rabu (21/5/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, menghadirkan sejumlah pengemudi transportasi online yang mengeluhkan potongan biaya yang semakin besar. Adian menjelaskan bahwa selain potongan komisi yang sudah lebih dari 10%, masih ada lagi biaya-biaya tersembunyi yang harus ditanggung.

"Bayangkan saja, kalau mereka dapat order Rp 30 ribu, sudah dipotong 30%, bahkan bisa sampai 50% untuk aplikator. Tapi, itu belum selesai. Ada lagi potongan dari konsumen, yang disebut biaya layanan dan biaya aplikasi," ungkap Adian dengan nada prihatin.

Menurut Adian, biaya layanan dan biaya aplikasi ini bisa mencapai lebih dari Rp 10 ribu per transaksi. Ironisnya, biaya-biaya ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adian mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam penentuan biaya tersebut.

"Jadi, aplikator dapat untung ganda. Dari pengemudi dapat, dari konsumen juga dapat. Kalau misalnya mereka dapat Rp 10 ribu per orderan dari driver, lalu dapat lagi Rp 10 ribu dari konsumen, kalikan saja dengan jumlah driver dan merchant mereka yang mencapai 4,2 juta. Artinya, mereka bisa meraup keuntungan minimal Rp 92 miliar per hari," jelas Adian dengan nada geram.

Adian mengakui bahwa ia tidak habis pikir dengan logika pemotongan biaya seperti ini. Menurutnya, masalah transportasi online bukan hanya soal potongan komisi yang sudah menjadi rahasia umum, tetapi juga soal keberadaan biaya layanan dan biaya aplikasi yang tak jelas juntrungannya.

"Ini bukan sekadar potongan 10 persen. Logikanya, aplikasi ini kan sudah dibayar oleh driver. Lalu, kenapa konsumen juga harus membayar biaya aplikasi? Ini kan aneh," tegasnya.

Adian juga menyoroti perlunya pemikiran jangka panjang mengenai regulasi transportasi online. Ia ingin ada prediksi yang jelas mengenai arah perkembangan transportasi online di Indonesia dalam 2, 3, bahkan 5 tahun ke depan.

Sebagai perbandingan, Adian mencontohkan negara India yang sudah tidak lagi menerapkan sistem komisi. Di India, pengemudi berlangganan aplikasi dengan biaya tetap. Sistem ini dianggap lebih transparan dan adil.

"Di India, driver membayar biaya langganan aplikasi yang tetap. Ini lebih logis dan transparan. Sementara di sini, biaya layanan dan biaya aplikasi ini langsung masuk ke kantong aplikator, bisa sampai Rp 12 ribu, Rp 10 ribu, bahkan lebih. Yang lebih menyakitkan, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali," keluhnya.

Oleh karena itu, Adian mengusulkan agar biaya layanan dan biaya aplikasi segera dihapuskan. Ia berpendapat bahwa praktik yang diterapkan di negara lain tidak bisa serta merta dijadikan dasar hukum di Indonesia.

"Ini sudah terjadi bertahun-tahun, dan ini aneh. Kita seperti hidup bernegara tanpa negara. Jadi, poin berikutnya, saya minta ini dicabut. Tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi," pungkasnya dengan nada tegas.