Temukan Ormas Berlagak Aparat Negara, Urgensi Revisi UU Ormas Mendesak Dilakukan Sekarang
Rabu, 7 Mei 2025 oleh aisyah
Ormas Bertindak Bak Aparat: Perlukah Revisi UU Ormas?
Sebuah video viral menampilkan aksi organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kalimantan Tengah menyegel pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Barito Selatan. Spanduk bertuliskan "Pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng" menjadi sorotan. Aksi ini memicu pertanyaan tentang batasan wewenang Ormas dan urgensi revisi Undang-Undang Ormas.
Penyegelan pabrik oleh Ormas menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya kewibawaan hukum. Frasa "dihentikan operasionalnya" seolah mengklaim kewenangan negara. Tindakan ini menjadi alarm bagi demokrasi dan penegakan hukum. Penghentian operasional usaha hanya boleh dilakukan oleh instansi berwenang melalui prosedur hukum, bukan oleh Ormas.
Bayangkan dampaknya jika Ormas seenaknya menyegel pabrik dan menghentikan aktivitas ekonomi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menggerus iklim investasi. Investor akan ragu menanamkan modal jika berhadapan dengan aktor non-negara yang bertindak tanpa kredibilitas.
Peran Ganda Ormas: Antara Ideal dan Realita
Ormas memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Perjuangan menuju kemerdekaan 17 Agustus 1945 tak lepas dari peran Ormas dalam membangkitkan semangat kebangsaan dan memperjuangkan nasib bangsa. Namun, di era Orde Baru, Ormas dikekang oleh negara. Reformasi 1998 membawa angin segar bagi kebebasan berserikat dan berorganisasi. Ormas tumbuh subur, mengisi ruang publik yang sebelumnya dimonopoli negara.
Sayangnya, kebebasan ini terkadang disalahgunakan. Beberapa Ormas bertindak bak aparat, menggunakan atribut mirip TNI/Polri, bahkan mengganggu investasi strategis seperti pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang. Tindakan ini merugikan kepentingan nasional dan menimbulkan pertanyaan: apakah ini bentuk kebebasan berekspresi atau perampokan berkedok Ormas?
Premanisme Berkedok Ormas: Ancaman Nyata
Premanisme berkedok Ormas merajalela di berbagai daerah. Pengusaha, mulai dari hotel hingga toko kecil, menjadi sasaran intimidasi dan pemerasan. Negara seolah absen, meninggalkan masyarakat dalam ketakutan dan trauma.
Menata Ulang Ormas: Urgensi Revisi UU Ormas
Wacana revisi UU Ormas kembali mengemuka. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat, termasuk audit keuangan Ormas. Revisi ini diharapkan dapat menyeleksi Ormas sejak tahap pendirian dan mencegah munculnya Ormas yang meresahkan masyarakat. Namun, pengetatan aturan bukan berarti membatasi kebebasan berserikat. Revisi UU Ormas harus menjamin kebebasan berorganisasi sekaligus menciptakan tata kelola yang tegas dan akuntabel.
Revisi UU Ormas juga perlu membahas percepatan pembubaran Ormas bermasalah, tanpa mengesampingkan peran pengadilan. Kewenangan eksekutif dalam hal ini harus diatur secara rinci, misalnya untuk Ormas yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, mengganggu ketertiban umum, atau menghambat iklim investasi. Selain pendekatan represif, negara juga perlu mengidentifikasi akar masalah sosiologis dan ekonomis dari munculnya Ormas bermasalah.
Ormas seharusnya menjadi pilar demokrasi, bukan palu yang melukai masyarakat. Negara harus hadir melindungi rakyat dan menegakkan hukum. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan akan musnah.
Mendukung Ormas yang tepat penting untuk memastikan kontribusi positif bagi masyarakat. Berikut beberapa tips untuk memilih Ormas yang sesuai dengan nilai-nilai Anda:
1. Teliti Visi dan Misi Ormas - Pahami tujuan dan kegiatan Ormas tersebut. Pastikan visi dan misi Ormas sejalan dengan nilai-nilai yang Anda anut. Contoh: Jika Anda peduli lingkungan, cari Ormas yang fokus pada isu lingkungan.
2. Periksa Rekam Jejak Ormas - Telusuri sejarah dan kegiatan Ormas tersebut. Cari tahu apakah Ormas tersebut memiliki rekam jejak yang positif dan transparan dalam menjalankan programnya. Contohnya, cek apakah ada laporan kegiatan dan audit keuangan yang dipublikasikan.
3. Lihat Struktur Kepengurusan Ormas - Ketahui siapa saja yang memimpin dan mengelola Ormas tersebut. Pastikan kepengurusan Ormas kredibel dan akuntabel. Misalnya, cari tahu latar belakang dan pengalaman pengurus Ormas.
4. Cermati Sumber Pendanaan Ormas - Transparansi pendanaan penting untuk menghindari konflik kepentingan. Cari tahu darimana sumber dana Ormas berasal. Contohnya, apakah dari donasi publik, hibah pemerintah, atau sumber lainnya.
5. Pantau Aktivitas Ormas - Ikuti perkembangan kegiatan Ormas tersebut. Pastikan aktivitas Ormas sesuai dengan visi misinya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya, ikuti media sosial Ormas dan baca laporan kegiatan mereka.
Bagaimana cara melaporkan Ormas yang bertindak sewenang-wenang, Pak Mahfud MD?
Laporkan ke aparat penegak hukum terdekat dengan bukti-bukti yang kuat. Bisa juga melapor ke Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah setempat.
Apa sanksi bagi Ormas yang melanggar hukum, Bu Susi Pudjiastuti?
Sanksinya beragam, mulai dari teguran tertulis, pembekuan kegiatan, hingga pembubaran. Tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat kesalahannya.
Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi Ormas, Pak Ganjar Pranowo?
Masyarakat berperan aktif melaporkan tindakan Ormas yang meresahkan dan berpartisipasi dalam pengawasan melalui forum-forum publik.
Apa saja kriteria Ormas yang sehat, Ibu Tri Rismaharini?
Ormas yang sehat memiliki visi misi yang jelas, transparan dalam pengelolaan keuangan, bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
Bagaimana pemerintah mencegah munculnya Ormas yang bermasalah, Pak Anies Baswedan?
Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap Ormas, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Ormas yang sehat.
Bagaimana membedakan Ormas yang sah dan yang ilegal, Pak Ridwan Kamil?
Ormas yang sah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, memiliki AD/ART yang jelas, dan melaporkan kegiatannya secara berkala. Pastikan untuk memeriksa legalitas Ormas sebelum bergabung atau mendukungnya.
