Temukan Dugaan Pemerasan Rp5 Triliun di Proyek PSN Prabowo Cilegon, Skandal Terungkap Sekarang
Kamis, 15 Mei 2025 oleh aisyah
Proyek Strategis Nasional Prabowo Diduga Jadi Korban Pemerasan: Kadin Cilegon Dituding Minta Jatah Rp5 Triliun!
Sebuah proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) yang seharusnya menjadi kebanggaan, kini justru menjadi sorotan karena dugaan pemerasan. Proyek yang ternyata merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan Presiden ini, dikabarkan menjadi target permintaan jatah proyek hingga mencapai angka fantastis, Rp5 triliun!
Proyek strategis ini, yang masuk dalam daftar PSN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, ditandatangani oleh Presiden pada 10 Februari 2025. Perpres tersebut menjelaskan bahwa pelaksana PSN ini adalah perusahaan swasta.
Adalah PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan Chandra Asri Group, yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp15 triliun ini. Pabrik kimia ini dirancang untuk menghasilkan 400 ribu ton kaustik soda basah dan 500 ribu ton ethylene dichloride (EDC) setiap tahunnya.
Produk-produk yang dihasilkan pabrik ini sangat penting untuk berbagai industri, mulai dari pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik, industri kertas, kebutuhan rumah tangga, hingga bahan baku pembuatan PVC untuk konstruksi. Namun, di tengah harapan akan manfaatnya, proyek ini justru tercoreng oleh isu dugaan pemerasan yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal lainnya di Banten.
Dugaan ini mencuat setelah viralnya video pertemuan antara perwakilan kontraktor proyek, Chengda Engineering Co Ltd, dengan sekelompok orang yang mengklaim sebagai perwakilan Kadin Cilegon serta berbagai asosiasi dan ormas seperti HIPPI, Hipmi, Gapensi, dan HNSI.
Dalam video tersebut, terlihat beberapa individu berseragam dengan atribut Kadin menghadiri pertemuan. Seorang pria yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon bahkan dengan lantang meminta pembagian nilai proyek secara langsung, tanpa melalui proses lelang. "Tanpa lelang! Harus jelas porsinya, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang. Bagi!" ujarnya dengan nada tinggi dalam video tersebut.
Perwakilan Chengda Engineering (CEE) merespons permintaan tersebut dengan menyatakan kesediaan untuk memberikan pekerjaan, namun menekankan bahwa Kadin Cilegon dan kelompok lainnya harus terlebih dahulu membuktikan kemampuan dan kelayakan mereka. "Sebenarnya, seluruh rencana subkontrak akan saya bagikan kepada Anda, tetapi Anda perlu membuktikan dulu apa yang bisa Anda lakukan," kata perwakilan CEE.
Seorang anggota Kadin dalam video itu juga menyinggung besarnya nilai proyek sebagai dasar permintaan mereka. Ia menyebut total nilai proyek mencapai Rp17 triliun, namun pengusaha lokal baru mendapat bagian sekitar Rp1 triliun. "Artinya masih ada Rp15 triliun. Dari jumlah itu, berapa yang untuk lokal?" tanyanya.
Menanggapi kasus yang mencoreng nama organisasi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah serius. Ia mengumumkan empat tindakan lanjutan, yaitu membentuk tim verifikasi, memberikan rekomendasi sanksi kelembagaan, melaporkan kasus ini ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta menyusun prosedur standar (SOP) keterlibatan Kadin dalam proyek strategis.
"Kadin Indonesia menolak dengan tegas segala bentuk tekanan, intimidasi, atau pendekatan non-prosedural yang mengganggu kepastian hukum dan investasi di Indonesia," tegas Anindya dalam pernyataan resminya di Instagram @anindyabakrie.
Ia juga menegaskan bahwa jika terbukti terjadi pelanggaran, pengurus yang menyalahgunakan nama Kadin akan diberikan sanksi, termasuk pencabutan mandat.
Praktik pungli dalam proyek pembangunan sangat merugikan dan menghambat kemajuan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya:
1. Transparansi dalam Pengadaan - Pastikan semua proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan transparan. Ini bisa dilakukan dengan mengumumkan tender secara luas, menggunakan sistem e-procurement, dan melibatkan pengawas independen.
Misalnya, pemerintah daerah bisa membuat portal pengadaan online yang bisa diakses oleh publik.
2. Pelibatan Masyarakat Sipil - Libatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan. OMS bisa membantu memantau kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, dan potensi penyimpangan.
Contohnya, OMS bisa dilibatkan dalam tim pengawas proyek atau diberi akses untuk memantau laporan keuangan proyek.
3. Penguatan Sistem Pengaduan - Buat saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Pastikan masyarakat bisa melaporkan dugaan praktik pungli atau korupsi tanpa takut diintimidasi.
Misalnya, menyediakan nomor telepon pengaduan, email, atau aplikasi mobile yang terhubung langsung dengan tim investigasi.
4. Pendidikan dan Sosialisasi Anti-Korupsi - Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pungli. Lakukan sosialisasi secara rutin melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, atau kampanye di media sosial.
Contohnya, mengadakan lomba membuat poster atau video pendek tentang anti-korupsi untuk pelajar dan mahasiswa.
Apa sebenarnya Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, menurut pendapat Ibu Ratna?
Menurut Ibu Ratna, seorang pengamat kebijakan publik, PSN adalah proyek-proyek yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Proyek-proyek ini biasanya memiliki skala besar, dampak signifikan, dan memerlukan dukungan khusus dari pemerintah agar bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Mengapa proyek CA-EDC ini dianggap penting bagi industri di Indonesia, Pak Budi?
Pak Budi, seorang ahli kimia industri, menjelaskan bahwa proyek CA-EDC ini sangat penting karena menghasilkan bahan baku utama untuk berbagai industri hilir, seperti industri plastik, tekstil, dan pengolahan air. Dengan adanya pabrik ini, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat rantai pasok industri dalam negeri.
Bagaimana Kadin Indonesia menanggapi dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus pemerasan ini, menurut Bapak Anindya Bakrie?
Bapak Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, menegaskan bahwa Kadin tidak mentolerir segala bentuk praktik ilegal yang mencoreng nama baik organisasi. Beliau telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas dan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah.
Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan agar proyek PSN terhindar dari praktik pungli, menurut Ibu Siti?
Ibu Siti, seorang aktivis anti-korupsi, menyarankan beberapa langkah preventif, seperti meningkatkan transparansi dalam pengadaan, melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan, memperkuat sistem pengaduan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proyek PSN bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Apa saja sanksi yang bisa diberikan kepada anggota Kadin yang terbukti melakukan pemerasan, menurut Bapak Joko?
Menurut Bapak Joko, seorang ahli hukum bisnis, sanksi yang bisa diberikan kepada anggota Kadin yang terbukti melakukan pemerasan bisa berupa teguran keras, pencabutan keanggotaan, hingga pelaporan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Sanksi ini diharapkan bisa memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.
