Perintah Xi Jinping, E,commerce China Berubah Total Mengguncang Pasar Global
Rabu, 23 April 2025 oleh aisyah
E-commerce China Berubah Drastis: Kebijakan Refund Tanpa Return Dihapus
Platform e-commerce di China akan mengalami perubahan besar. Pemerintah China telah menginstruksikan platform-platform tersebut untuk menghapus kebijakan refund tanpa return. Kebijakan yang memungkinkan pembeli mendapatkan uang kembali tanpa perlu mengembalikan barang ini dianggap memberatkan para pedagang, terutama di tengah perlambatan ekonomi yang sedang melanda.
Informasi ini terungkap dari dua sumber yang dekat dengan kebijakan tersebut. Pemerintah China telah mengadakan pertemuan dengan beberapa perusahaan e-commerce besar, termasuk PDD Holdings, dan memutuskan bahwa praktik refund tanpa return harus dihentikan paling lambat Juli 2025. Setelah itu, hanya pedagang yang berhak menginisiasi proses refund, bukan platform atau konsumen.
Langkah ini diambil untuk melindungi pedagang dari kerugian finansial yang semakin meningkat akibat perlambatan ekonomi. "Tujuannya adalah untuk mencegah melemahnya bisnis pedagang di masa sulit ini," ungkap salah satu sumber.
PDD dan rivalnya, JD.com, menolak berkomentar terkait hal ini. Alibaba Group dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar juga belum memberikan tanggapan resmi.
Kebijakan refund tanpa return memang telah menuai kontroversi. Juli lalu, ratusan orang melakukan protes di kantor Temu, platform milik PDD, di China Selatan. Protes ini mendorong intervensi otoritas, termasuk regulator pasar dan kementerian perdagangan, yang kemudian memerintahkan PDD untuk merevisi kebijakannya.
Pemerintah China, melalui berbagai lembaga seperti regulator pasar dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), semakin gencar menyoroti praktik persaingan tidak sehat. Pada pertemuan parlemen tahunan Maret lalu, istilah "perbaikan menyeluruh atas persaingan tidak sehat" bahkan dimasukkan ke dalam Laporan Kerja Pemerintah.
Awalnya, kebijakan refund tanpa return dirancang untuk menguntungkan pembeli dan pedagang dalam jenis transaksi tertentu. PDD mulai memperluas penerapan kebijakan ini sejak 2021, diikuti oleh beberapa pesaingnya. Namun, dalam praktiknya, banyak pedagang, mulai dari penjual pakaian hingga peralatan rumah tangga, mengeluh bahwa kebijakan ini justru merugikan mereka. Mereka harus menanggung kerugian ganda: kehilangan barang dan uang.
Berikut beberapa tips untuk berbelanja online dengan aman dan cerdas, terutama dengan perubahan kebijakan refund:
1. Teliti sebelum membeli. - Periksa detail produk, reputasi penjual, dan ulasan pembeli lain sebelum memutuskan untuk membeli. Contohnya, baca deskripsi produk dengan cermat, lihat foto dari berbagai sudut, dan perhatikan rating penjual.
2. Abadikan bukti transaksi. - Simpan bukti pembayaran, konfirmasi pesanan, dan komunikasi dengan penjual. Ini penting jika terjadi masalah di kemudian hari. Misalnya, screenshot percakapan atau simpan email konfirmasi.
3. Pahami kebijakan pengembalian. - Baca dengan seksama syarat dan ketentuan pengembalian barang, termasuk biaya pengiriman dan prosedur yang berlaku. Pastikan Anda mengerti kebijakan refund yang terbaru.
4. Gunakan metode pembayaran yang aman. - Pilih metode pembayaran yang menawarkan perlindungan pembeli, seperti rekening bersama atau kartu kredit. Hindari transfer langsung jika memungkinkan.
5. Laporkan jika ada masalah. - Jika Anda mengalami masalah dengan pesanan Anda, segera hubungi penjual atau platform e-commerce. Jangan ragu untuk melaporkan jika Anda merasa dirugikan.
Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap konsumen, Pak Budi Santoso?
Budi Santoso (Pengamat Ekonomi): Kebijakan ini mungkin akan sedikit menyulitkan konsumen yang terbiasa dengan kemudahan refund tanpa return. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dapat mendorong persaingan yang lebih sehat dan berkelanjutan di industri e-commerce.
Apakah kebijakan ini akan diterapkan di platform e-commerce lain, Bu Ani Wijaya?
Ani Wijaya (Asosiasi E-commerce Indonesia): Kemungkinan besar kebijakan serupa akan diadopsi oleh platform lain. Pemerintah sedang mendorong terciptanya ekosistem e-commerce yang adil bagi semua pihak.
Bagaimana pedagang dapat melindungi diri dari penipuan, Pak Chandra Kusuma?
Chandra Kusuma (Pakar Hukum Bisnis): Pedagang perlu mendokumentasikan setiap transaksi dengan baik, termasuk foto dan video produk sebelum dikirim. Selain itu, penting untuk memahami dan mematuhi kebijakan platform e-commerce tempat mereka berjualan.
Apa yang harus dilakukan konsumen jika menerima barang yang rusak, Ibu Dewi Pertiwi?
Dewi Pertiwi (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI): Konsumen harus segera menghubungi penjual dan melaporkan kerusakan tersebut. Sertakan bukti foto dan video yang jelas. Jika tidak ada solusi, laporkan ke platform e-commerce atau YLKI.
Kapan kebijakan ini akan mulai berlaku secara penuh, Pak Eko Prasetyo?
Eko Prasetyo (Kementerian Perdagangan): Kebijakan ini ditargetkan berlaku penuh paling lambat Juli 2025. Kami akan terus memantau implementasinya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
