Mengundurkan Diri dari Komisaris PT Pos, Rhenald Kasali Buka Suara dan Ungkap Alasan Mengejutkan

Rabu, 30 April 2025 oleh aisyah

Rhenald Kasali Angkat Bicara Soal Pengunduran Diri dari Pos Indonesia

Jakarta - Setelah empat tahun menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Rhenald Kasali akhirnya buka suara mengenai keputusannya untuk mengundurkan diri. Keputusan ini, yang diambilnya sebelum Lebaran, dikonfirmasi langsung oleh beliau kepada CNBC Indonesia, Senin (28/4/2025).

Alasan di balik pengunduran dirinya adalah amanah baru yang diterimanya di sebuah perusahaan swasta di luar negeri. "Saya ada penugasan lain di swasta. Di luar negeri, jadi harus bolak-balik," ungkapnya.

Meskipun PT Pos telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, Rhenald mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia menganalogikan PT Pos sebagai "Gajah tua" yang sulit diajak menari, mengingat usianya yang sudah mencapai 278 tahun.

Rhenald juga menyoroti kebijakan logistik Indonesia yang dinilainya terlalu liberal. Ironisnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu PT Pos justru seringkali merugikan perusahaan plat merah ini, baik karena kepentingan tertentu maupun ketidaktahuan.

“Contohnya, ketika ditugaskan menyalurkan bantuan sosial, pembayarannya sering terlambat, membuat PT Pos menanggung biaya ketidakpastian dan bunga yang tinggi,” jelasnya.

Tak hanya itu, PT Pos juga pernah dibebankan denda besar. Padahal, dalam bisnis logistik, kerjasama dengan pihak lain (subkontrak) seperti yang dilakukan PT Pos dengan Garuda, Citilink, Lion, berbagai perusahaan pelayaran, dan truk swasta adalah hal yang lumrah.

"Artinya pemerintah hampir membunuh PT Pos karena PT Pos bekerjasama dengan pihak lain (sub kontrak)," tegasnya.

Meskipun telah mengadopsi teknologi untuk meningkatkan layanan, Rhenald mengungkapkan bahwa PT Pos masih dibebani biaya SDM dan properti yang sangat besar. Banyak posisi direksi dan manajemen yang masih diisi oleh orang lama dengan kompetensi yang kurang memadai, bahkan masih ada lulusan SLA plus satu tahun pendidikan postal, padahal PT Pos kini telah bertransformasi menjadi perusahaan logistik.

“Transformasi harus lebih digalakkan lagi. Namun, belakangan tekanan arus kas masih menghantui, sementara ada kebutuhan besar untuk membiayai peremajaan SDM secara manusiawi dan berkeadilan,” ujarnya.

Rhenald juga menyoroti branding PT Pos yang belum optimal. Masyarakat masih menganggap PT Pos sebagai penyedia jasa pos, padahal sudah berkembang menjadi perusahaan logistik. Oleh karena itu, ia menyarankan agar dewan komisaris diisi oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang logistik dan paham membaca laporan keuangan.

Terakhir, Rhenald berpesan agar pemerintah memberikan dukungan penuh kepada PT Pos, mengingat banyak penugasan yang kurang diperhatikan, termasuk pelayanan di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. “Walaupun rugi tetap dijalankan. Di pulau-pulau terpencil dan daerah-daerah yang sulit masih ada orang Pos yang setia menjaga NKRI dan menyampaikan kiriman-kiriman masyarakat, termasuk dokumen-dokumen penting. Juga PT Pos memiliki banyak aset berupa gedung-gedung heritage bersejarah yang sangat mahal biaya perawatannya di berbagai kota besar,” pungkasnya.