Ketahui Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan, Cek Perubahan Iuran per 7 Mei 2025 sekarang juga!

Rabu, 7 Mei 2025 oleh aisyah

Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan: Apa yang Perlu Anda Ketahui tentang Iuran Mulai 7 Mei 2025

Pemerintah berencana melakukan perubahan signifikan pada sistem kelas BPJS Kesehatan, program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang kita kenal. Kabar baiknya, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh peserta. Namun, apa saja yang berubah dan bagaimana dampaknya terhadap iuran yang kita bayar?

Salah satu perubahan besar adalah penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Rencananya, sistem ini akan digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mulai Juli 2025. Dengan KRIS, diharapkan ada standar pelayanan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Lantas, bagaimana dengan iuran BPJS Kesehatan? Apakah akan ada kenaikan setelah implementasi KRIS? Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai hal tersebut. Iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, usai rapat di Komisi IX DPR RI bulan lalu, seperti yang dikutip pada Rabu (7/5/2024). Ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai tarif iuran KRIS masih terus berlangsung.

Jika kita melihat laman resmi BPJS Kesehatan, tarif iuran yang tertera masih sama dengan ketentuan yang lama. Iuran ini dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan, mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah. Berikut adalah rincian iuran berdasarkan kelas yang masih berlaku:

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini

• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP): Rp 42.000 per orang per bulan (kelas III).
• Kelas III (Januari 2021): Rp 35.000 per orang per bulan (pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000).
• Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.
• Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan.

Bagi peserta pekerja penerima upah (karyawan), iuran sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Ketentuan ini berlaku bagi karyawan yang bekerja di lembaga pemerintahan (PNS, TNI, Polri) maupun BUMN, BUMD, dan swasta.

Iuran untuk anggota keluarga tambahan (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, mertua) sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dan dibayarkan oleh pekerja penerima upah. Sementara itu, iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditanggung oleh pemerintah.

Prof. Ghufron juga menekankan pentingnya prinsip gotong royong dalam jaminan kesehatan. Ia mengingatkan bahwa iuran yang sama untuk semua kalangan akan memberatkan masyarakat kurang mampu. "Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial," ujarnya.

Perbedaan Kelas BPJS Kesehatan (Sebelum KRIS)

Perbedaan utama antara kelas 1, 2, dan 3 terletak pada besaran iuran dan fasilitas ruang rawat inap. Berikut adalah gambaran singkatnya:

• Kelas 1: Ruang rawat inap minimal 2-4 orang. Opsi untuk pindah ke VIP dengan biaya tambahan.
• Kelas 2: Ruang rawat inap minimal 3-5 orang. Opsi untuk pindah ke kelas yang lebih tinggi dengan biaya tambahan.
• Kelas 3: Ruang rawat inap minimal 4-6 orang. Jika penuh, pasien dapat dirujuk ke faskes lain.

Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Perlu diingat bahwa ada beberapa kondisi dan layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berikut adalah daftarnya:

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan kecantikan dan estetika (operasi plastik).
3. Perataan gigi (behel).
4. Penyakit akibat tindak pidana.
5. Penyakit atau cedera akibat menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
7. Pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang gak bisa dicegah, seperti tawuran.
9. Pelayanan kesehatan di luar negeri.
10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif.
12. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
13. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
15. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
16. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
17. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.
18. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
19. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui kantor cabang BPJS terdekat, aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.