Ketahui Pabrik di Kalteng Disegel Ormas, Gubernur dan Kapolda Bereaksi Keras Picu Kontroversi Publik
Senin, 5 Mei 2025 oleh aisyah
Ormas Segel Pabrik di Kalteng, Gubernur dan Kapolda Bereaksi Tegas
Sebuah video penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, oleh organisasi masyarakat (ormas) DPD GRIB Jaya Kalteng menjadi viral dan memicu reaksi keras dari Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dan Kapolda Kalteng, Irjen Iwan Kurniawan.
Gubernur Agustiar Sabran dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ormas yang posisinya di atas negara. "Ormas wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan investasi daerah. Tidak ada ormas yang berada di atas negara," tegasnya di rumah jabatan, Sabtu (3/5/2025). Beliau menambahkan bahwa penertiban akan dilakukan melalui aparat penegak hukum dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan konstitusi. Tim khusus dari kepolisian pun telah dibentuk untuk menangani kasus ini.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, juga mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Kalteng untuk membentuk tim penyelidikan. "Kami akan bertindak tegas dan adil sesuai hukum yang berlaku," ujarnya. Ia menekankan supremasi hukum di Indonesia dan memastikan proses penegakan hukum akan dijalankan dengan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran.
Sementara itu, Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan untuk membantu seorang warga Barito Timur yang merasa dirugikan oleh sebuah Perusahaan Besar Swasta (PBS). Erko menjelaskan bahwa PBS tersebut telah dihukum karena wanprestasi, namun belum membayar kewajibannya sebesar Rp 1,4 miliar kepada Sukarto Bin Parsan. "PBS tersebut telah melanggar perjanjian dengan tidak membayar penuh harga karet yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp 778 juta," ungkap Erko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025). Erko menambahkan bahwa putusan pengadilan terkait wanprestasi tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan DPD GRIB Jaya Kalteng siap mengambil langkah hukum lebih lanjut jika PBS tetap tidak memenuhi kewajibannya.
Sengketa bisnis bisa terjadi kapan saja. Berikut beberapa tips untuk menanganinya dengan bijak:
1. Komunikasi Terbuka - Jalin komunikasi yang baik dengan pihak yang berselisih. Sampaikan keluhan dan harapan Anda dengan jelas dan tenang.
Contoh: Ajak pihak terkait untuk berdiskusi secara langsung dan mencari solusi bersama.
2. Mediasi - Libatkan mediator netral jika komunikasi langsung tidak membuahkan hasil. Mediator dapat membantu memfasilitasi diskusi dan mencari jalan tengah.
Contoh: Manfaatkan lembaga mediasi yang terakreditasi untuk membantu proses penyelesaian sengketa.
3. Arbitrase - Jika mediasi gagal, pertimbangkan jalur arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum.
Contoh: Pilih lembaga arbitrase yang sesuai dengan jenis sengketa bisnis Anda.
4. Jalur Hukum - Sebagai langkah terakhir, tempuh jalur hukum jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.
Contoh: Konsultasikan dengan pengacara untuk memahami langkah-langkah hukum yang perlu diambil.
Apa peran pemerintah dalam menangani sengketa bisnis seperti ini? (Pertanyaan dari Dewi)
Pemerintah berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Dalam kasus seperti ini, pemerintah memfasilitasi mediasi dan memastikan proses hukum berjalan dengan baik. - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat? (Pertanyaan dari Budi)
Masyarakat dapat berkontribusi dengan menaati hukum, menghormati kontrak, dan menyelesaikan perselisihan secara damai. - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Arsjad Rasjid
Apa saja risiko hukum yang dihadapi ormas jika melakukan tindakan di luar kewenangannya? (Pertanyaan dari Ani)
Ormas yang bertindak di luar kewenangannya dapat dijerat dengan berbagai pasal hukum, tergantung pada jenis pelanggarannya, mulai dari perusakan hingga tindakan melawan hukum. - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Bagaimana cara memastikan putusan pengadilan terkait sengketa bisnis benar-benar dijalankan? (Pertanyaan dari Anton)
Eksekusi putusan pengadilan dilakukan oleh pengadilan negeri dengan bantuan aparat kepolisian jika diperlukan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi. - Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin
Apa yang harus dilakukan jika merasa dirugikan oleh perusahaan? (Pertanyaan dari Siti)
Kumpulkan bukti-bukti yang kuat, lalu laporkan kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan konsumen. Selesaikan melalui jalur hukum jika perlu. - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
Bagaimana cara memilih ormas yang kredibel dan dapat dipercaya? (Pertanyaan dari Rudi)
Periksa legalitas dan rekam jejak ormas tersebut. Pastikan ormas tersebut memiliki visi misi yang jelas dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
