Karut,Marut MBG Halaman All, Solusi dan Penjelasan Lengkap

Minggu, 27 April 2025 oleh aisyah

Menggagas Makan Gratis: Antara Harapan dan Kenyataan MBG

Program Makan Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sebuah narasi indah tentang negara yang hadir memberi makan anak bangsa. Bayangan anak-anak bergizi baik, masa depan cerah, begitu memikat. Namun, di balik janji manis itu, terbentang realita kesemrawutan, ketidaksiapan, dan ironi politik yang mengundang tanya.

Dengan anggaran fantastis Rp 71 triliun untuk tahun 2025 dan target 83 juta penerima manfaat, MBG seharusnya menjadi langkah monumental. Sayangnya, transparansi dan pengukuran keberhasilan program ini masih menjadi tanda tanya besar.

Rp 71 Triliun: Ke Mana Larinya?

Akuntabilitas menjadi sorotan utama. Publik berhak mempertanyakan pengelolaan anggaran jumbo tersebut. Siapa yang mengawasi? Apa indikator keberhasilannya? Ekonom dari INDEF dan CELIOS telah memperingatkan potensi MBG menjadi "ladang basah" korupsi jika tidak dikawal ketat. Distribusi dana miliaran rupiah ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru memunculkan potensi penyelewengan.

Bayang-bayang program makan gratis di masa lalu yang diwarnai proyek fiktif dan makanan basi kembali menghantui. Alih-alih menyehatkan, program ini justru berpotensi mencederai. Apakah pelajaran berharga itu terlupakan?

MBG: Sekadar Pencitraan?

Dalam pusaran politik pasca-Pemilu, MBG terkesan sebagai tameng moral, simbol kepedulian rezim. Namun, simbol saja tidak cukup. Bangsa ini butuh solusi nyata, bukan kebijakan kosmetik. Program sebesar ini idealnya dimulai dengan pilot project, data gizi akurat, dan evaluasi sistemik. Kenyataannya? Seremoni dan alokasi anggaran jumbo justru didahulukan.

"Kami belum tahu mekanisme distribusinya, tetapi kami diminta mendukung penuh," keluh seorang kepala daerah di Jawa.

Ini bukan sekadar anekdot, melainkan potret birokrasi yang dibutakan euforia politik pusat.

Potensi Ketimpangan Baru

Narasi penggunaan bahan pangan lokal dalam MBG seharusnya menjadi angin segar bagi petani dan UMKM pangan. Namun, muncul kekhawatiran terkait dominasi penyedia besar yang dekat dengan kekuasaan. Jika rantai distribusi dikuasai segelintir pihak, MBG justru menciptakan ketimpangan baru berkedok bantuan sosial.

Standarisasi gizi juga menjadi persoalan. Bagaimana menjamin makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan nutrisi beragam, mulai dari balita hingga siswa SMA? Tanpa pedoman ketat dan pengawasan medis, gizi hanya akan menjadi jargon kosong.

Keraguan Publik

Survei CELIOS menunjukkan 59% responden tidak setuju dengan MBG. Mereka khawatir program ini tidak tepat sasaran, membebani fiskal negara, dan rawan korupsi. Kritik ini bukan berarti anti-bantuan, melainkan kerinduan akan program yang benar-benar solutif. Tanpa kesiapan sistem, data akurat, dan distribusi efisien, kepercayaan publik akan runtuh. MBG berpotensi mengulang kisah bansos Covid-19 yang penuh masalah.

Pertaruhan Martabat Bangsa

Memberi makan rakyat bukan sekadar memberi makan, melainkan soal martabat. Negara harus hadir dengan sistem berkeadilan, tata kelola bersih, dan menghormati penerima bantuan sebagai warga negara, bukan objek. Stigma negatif terhadap penerima bantuan makanan gratis harus dihapuskan. MBG adalah ujian bagi bangsa ini: kejujuran dan tanggung jawab, ataukah retorika dan transaksionalisme?