Inilah Kontroversi Dedi Mulyadi! Orangtua Murid Adukan ke Komnas HAM Soal Pengiriman Siswa ke Barak Militer, Apa Alasannya? demi masa depan anak

Senin, 12 Mei 2025 oleh aisyah

Kebijakan Kirim Siswa ke Barak Militer, Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM

Kebijakan kontroversial yang diambil oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer, kini berbuntut panjang. Seorang wali murid, Adhel Setiawan, yang juga berprofesi sebagai pengacara, resmi melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Adhel menilai kebijakan tersebut sebagai pelanggaran HAM dan jauh menyimpang dari esensi pendidikan yang sebenarnya.

Adhel Setiawan, dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program pendidikan militer bagi siswa yang dianggap "nakal". Ia berpendapat bahwa Dedi Mulyadi tidak memahami filosofi dasar dari pendidikan.

"Sebagai orang tua murid di Jawa Barat, saya sangat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan ini segera dihentikan karena menurut kami, kebijakan ini mengandung dugaan pelanggaran HAM," ujar Adhel pada Jumat (9/5/2025).

Alasan Penolakan Kebijakan Pendidikan Militer

Adhel memaparkan tiga alasan utama yang mendasari penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

1. Bertentangan dengan Esensi Pendidikan: Adhel berpendapat bahwa pendekatan militer sangat bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia. "Pendidikan itu tujuannya memanusiakan manusia. Anak didik itu bukan tanah liat yang bisa dibentuk seenaknya, tapi subjek yang harus dibimbing dan ditumbuhkan potensi serta bakatnya," tegasnya.

2. Kurikulum yang Tidak Jelas: Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer tersebut. Ia khawatir akan potensi terjadinya kekerasan atau intimidasi selama proses pelatihan. Ia juga meragukan efektivitas kebijakan ini dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja.

3. Penyalahgunaan Wewenang: Adhel menduga bahwa Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur, karena tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa. "Tidak ada satu pun payung hukum yang memperbolehkan militer ikut campur dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja," tegasnya.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," kata Adhel menambahkan.

Penjelasan Dedi Mulyadi Terkait Kebijakan Tersebut

Sebelum laporan dari Adhel mencuat, kebijakan ini memang sudah memicu pro dan kontra di masyarakat. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini merupakan respons terhadap permintaan orang tua yang sudah kewalahan menghadapi anak-anak mereka yang bermasalah dan cenderung melakukan tindakan kriminal.

"Yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tua di rumahnya sudah tidak mampu lagi dididik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," ujar Dedi.

Dedi Mulyadi juga mengklaim bahwa para siswa yang mengikuti program tersebut merasa senang dan terbantu. "Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," katanya.

Menariknya, kebijakan ini justru mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Natalius Pigai. Ia berpendapat bahwa program tersebut tidak melanggar HAM. "Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Bahkan, Pigai menyarankan agar program serupa diterapkan secara nasional jika terbukti efektif. "Kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia kalau bagus," pungkasnya.