Inilah Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Laptop Kemendikbud Rp 9,9 T (2019,2023) Demi Transparansi Anggaran Pendidikan
Senin, 26 Mei 2025 oleh aisyah
Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Kemendikbud Senilai Rp 9,9 Triliun
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2019 hingga 2022. Proyek yang menelan anggaran fantastis hingga Rp 9,9 triliun ini diduga sarat dengan penyimpangan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan adanya indikasi kuat persekongkolan jahat yang melibatkan berbagai pihak dalam proyek tersebut. Modusnya adalah dengan mengarahkan tim teknis untuk menyusun kajian teknis yang menguntungkan pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook.
"Ada dugaan pengarahan agar kajian teknis pengadaan peralatan TIK itu mengarah pada penggunaan laptop Chromebook," ujar Harli kepada awak media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).
Ironisnya, menurut Harli, penggunaan Chromebook tersebut dinilai kurang relevan dengan kebutuhan siswa pada saat itu. Bahkan, uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Chromebook kurang efektif. Hal ini disebabkan karena Chromebook sangat bergantung pada koneksi internet, sementara infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia belum merata.
"Kita tahu bahwa Chromebook itu berbasis internet, sementara kondisi internet di Indonesia belum merata, terutama di daerah-daerah. Ini yang menimbulkan dugaan adanya persekongkolan," tegas Harli.
Harli merinci, total anggaran proyek ini mencapai Rp 9,9 triliun, yang terdiri dari Rp 3,5 triliun yang berasal dari satuan pendidikan dan Rp 6,3 triliun yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus (DAK).
"Pada tanggal 21 Mei lalu, penyidik telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan. Sebagai tindak lanjut, penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan," jelasnya.
Saat ditanya apakah proyek ini terkait dengan pemberian kuota pendidikan selama pandemi COVID-19, Harli belum bisa memberikan kepastian. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa lebih lanjut rincian anggaran proyek tersebut.
"Nanti akan kita cek nomenklaturnya, apakah sama atau tidak. Karena ini terkait dengan digitalisasi pendidikan. Apakah itu termasuk pemberian kuota? Sejauh ini, yang kami baca sepertinya ini terkait dengan pengadaan Chromebook," pungkas Harli.
Hai, Sobat! Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini jadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yuk, kita simak beberapa tips agar kejadian serupa tidak terulang:
1. Lakukan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan - Sebelum memulai proses pengadaan, pastikan ada perencanaan yang jelas dan detail. Identifikasi kebutuhan riil, bukan hanya keinginan. Misalnya, jika kebutuhan siswa adalah akses informasi dan mengerjakan tugas, pertimbangkan apakah Chromebook adalah pilihan yang paling tepat atau ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan kondisi infrastruktur dan anggaran.
Pastikan juga perencanaan tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pengguna akhir, agar kebutuhan mereka benar-benar terakomodasi.
2. Terapkan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengadaan - Informasi terkait proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pengumuman, hingga evaluasi, harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Misalnya, buat website khusus yang memuat informasi detail tentang proyek pengadaan, termasuk anggaran, spesifikasi barang, dan nama-nama perusahaan yang mengikuti tender.
Dengan transparansi, masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan jika ada indikasi penyimpangan.
3. Libatkan ahli independen dalam proses evaluasi - Untuk memastikan objektivitas dan kualitas barang/jasa yang diadakan, libatkan ahli independen yang kompeten dan tidak memiliki konflik kepentingan. Misalnya, dalam kasus pengadaan laptop, libatkan ahli IT yang memahami spesifikasi teknis dan kebutuhan pengguna.
Ahli independen ini bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap proposal yang masuk dan membantu memilih penyedia yang terbaik.
4. Perkuat sistem pengawasan internal dan eksternal - Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal melalui audit dan evaluasi berkala. Selain itu, libatkan lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan KPK untuk melakukan pengawasan yang lebih independen. Misalnya, BPK bisa melakukan audit kinerja untuk mengevaluasi apakah proyek pengadaan telah mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah anggaran telah digunakan secara efisien.
Sistem pengawasan yang kuat akan menjadi deterrent bagi pelaku korupsi.
5. Berikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran - Jangan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan. Sanksi bisa berupa pemecatan, pencabutan izin usaha, atau bahkan tuntutan pidana. Contohnya, jika ada pejabat yang terbukti menerima suap, segera proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan hal serupa.
Apa tanggapan Ibu Susi Pudjiastuti terkait dugaan korupsi pengadaan laptop ini?
Menurut Ibu Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, "Kasus ini sangat memprihatinkan. Uang rakyat seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan dikorupsi. Saya berharap Kejagung bisa mengungkap tuntas kasus ini dan menghukum pelaku seberat-beratnya."
Bagaimana pendapat Bapak Ridwan Kamil mengenai pentingnya pengawasan dalam proyek-proyek pemerintah?
Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, menyatakan, "Pengawasan yang ketat adalah kunci untuk mencegah korupsi dalam proyek-proyek pemerintah. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sistem pengawasan harus diperkuat, dan partisipasi masyarakat juga sangat penting."
Apa saran dari Mbak Najwa Shihab terkait transparansi anggaran pendidikan?
Mbak Najwa Shihab, jurnalis dan aktivis, berpendapat, "Transparansi anggaran pendidikan adalah hak publik. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan untuk memajukan pendidikan. Pemerintah harus membuka akses informasi seluas-luasnya dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan."
Menurut Mas Sandiaga Uno, bagaimana cara meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara?
Mas Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjelaskan, "Efisiensi anggaran negara bisa ditingkatkan dengan perencanaan yang matang, penggunaan teknologi, dan pengawasan yang ketat. Kita juga harus berani melakukan inovasi dan mencari solusi yang lebih efektif dan efisien. Kolaborasi dengan sektor swasta juga bisa menjadi solusi yang baik."
