Inilah Kabar Mantan Bos Pajak Jadi Penasihat Prabowo Mencuat, Airlangga Beri Tanggapan Langsung sorotan publik makin menguat
Jumat, 16 Mei 2025 oleh aisyah
Kabar Mantan Bos Pajak Jadi Penasihat Prabowo, Begini Tanggapan Airlangga
Jakarta, CNBC Indonesia - Isu mengenai mantan Direktur Jenderal Pajak (DJP) periode 2001-2006, Hadi Poernomo, yang dikabarkan ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di bidang Penerimaan Negara, tengah menjadi perbincangan hangat. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, belum memberikan konfirmasi pasti mengenai kabar ini.
"Tunggu saja," ujar Airlangga kepada wartawan di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Rabu (14/5/2025), ketika ditanya mengenai kebenaran informasi tersebut. Ia menambahkan, "Saya belum dengar, tapi yang pasti beliau staf khususnya, staf ahlinya di kantor Menko." Pernyataan ini memberikan sedikit kejelasan, meskipun belum sepenuhnya membenarkan posisi Hadi Poernomo sebagai penasihat khusus presiden.
Hadi Poernomo sendiri bukan nama baru di dunia pemerintahan. Selain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, ia juga pernah mengemban amanah sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2009-2014. Pengalaman panjangnya di bidang keuangan negara tentu menjadi modal berharga jika benar ia ditunjuk sebagai penasihat khusus.
Sebuah dokumen yang beredar menunjukkan pengangkatan Hadi Poernomo tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 45/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait hal ini.
Sebelumnya, Hadi Poernomo sempat menyampaikan pendapatnya mengenai pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Menurutnya, pemisahan otoritas pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan akan berdampak positif. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak terus berkutat dengan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang rendah, di kisaran 10% saja. Pembentukan BPN ini sebenarnya sudah lama diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.
"Badan Penerimaan Negara ataupun namanya itu secara implisit sudah ada di Undang-Undang Tahun 2007, pasal 35A," ungkap Hadi dalam acara Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).
Lebih lanjut, Hadi Poernomo menekankan pentingnya setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), dan menurutnya, tidak bisa didelegasikan ke instansi di bawah kementerian atau lembaga dalam bentuk peraturan menteri, termasuk peraturan menteri keuangan, sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011.
"Kalau PP tidak boleh subdelegasikan, maka mampukah Ditjen Pajak melaksanakan PP? Tidak mampu. Karena PP ini yang melaksanakan satu tingkat di bawahnya. Satu tingkat di bawahnya adalah Kementerian atau Badan," tegas Hadi.
Penerimaan negara yang optimal sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan penerimaan negara secara efektif:
1. Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak - Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas akan membuat wajib pajak lebih patuh. Bayangkan, jika setiap pelanggaran pajak ditindak dengan serius, tentu akan memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak dengan benar.
Contohnya, dengan meningkatkan patroli terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan manipulasi pajak dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku.
2. Mempermudah Sistem Pembayaran Pajak - Sistem pembayaran pajak yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi kendala bagi wajib pajak. Dengan menyederhanakan proses pembayaran, baik secara online maupun offline, akan mendorong lebih banyak orang untuk membayar pajak tepat waktu.
Misalnya, dengan menyediakan aplikasi mobile yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dari mana saja.
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pajak - Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai manfaat pajak bagi pembangunan akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketika masyarakat paham bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar pajak.
Contohnya, dengan mengadakan kampanye publik yang menampilkan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh pajak.
4. Memperluas Basis Pajak - Dengan memperluas basis pajak, yaitu dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang belum terjamah, akan meningkatkan potensi penerimaan negara. Identifikasi sektor-sektor baru dan susun regulasi yang sesuai untuk menarik potensi pajak dari sektor tersebut.
Contohnya, dengan mengenakan pajak terhadap bisnis online yang semakin berkembang pesat.
Apakah benar Bapak Hadi Poernomo akan menjadi penasihat khusus Presiden Prabowo, menurut pendapat Ibu Rina?
Menurut pengamat politik, Dr. Budi Santoso, "Penunjukan Hadi Poernomo sebagai penasihat khusus presiden akan sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara. Pengalamannya yang luas di bidang perpajakan dan keuangan negara akan memberikan kontribusi yang signifikan."
Apa saja tugas seorang penasihat khusus presiden di bidang penerimaan negara, menurut Pak Joko?
Menurut ekonom senior, Ibu Sri Mulyani Indrawati, "Tugas seorang penasihat khusus presiden di bidang penerimaan negara meliputi memberikan masukan strategis terkait kebijakan perpajakan, mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan negara, dan membantu merumuskan langkah-langkah untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan."
Mengapa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dianggap penting, menurut pendapat Mas Bambang?
Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Bapak Yustinus Prastowo, "Pembentukan BPN penting karena akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan negara. Dengan adanya badan yang fokus pada penerimaan, koordinasi antar instansi terkait akan lebih baik dan target penerimaan akan lebih mudah dicapai."
Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, menurut Mbak Sinta?
Menurut pakar komunikasi, Ibu Najwa Shihab, "Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak membutuhkan pendekatan yang kreatif dan inovatif. Pemerintah perlu mengkomunikasikan manfaat pajak secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan tokoh-tokoh publik yang memiliki kredibilitas untuk menjadi duta pajak."
Apa dampak jika tax ratio Indonesia tetap rendah, menurut Dik Budi?
Menurut Menteri Keuangan, Bapak Sri Mulyani Indrawati, "Jika tax ratio Indonesia tetap rendah, maka pemerintah akan kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan yang penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."
