Gugatan Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1 di MK, Legal Standing Pemohon Disorot Picu Kontroversi

Jumat, 25 April 2025 oleh aisyah

Redenominasi Rupiah Digugat: MK Soroti Kedudukan Hukum Pemohon

Jakarta - Usulan redenominasi rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hakim konstitusi mempertanyakan kerugian konkret yang dialami pemohon, seorang advokat bernama Zico, sehingga merasa perlu mengajukan gugatan ini. Dalam sidang Selasa (22/4/2025), Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti legal standing Zico, menekankan pentingnya argumentasi yang kuat terkait kerugian aktual maupun potensial akibat banyaknya angka nol pada mata uang rupiah.

Saldi Isra belum yakin dengan argumen yang disampaikan. "Saya terus terang belum bisa meyakinkan dengan argumentasi legal standing itu, yang aktualnya saja belum meyakinkan, apalagi yang potensialnya," katanya. Ia pun memberi nasihat kepada pemohon untuk memperkuat argumentasi kerugian yang dialaminya.

Kuasa hukum Zico, Putu Surya Permana Putra, berargumen bahwa banyaknya angka nol pada rupiah merugikan kliennya secara konstitusional, dinilai tidak efisien, dan berbeda dengan negara lain yang telah memangkas angka nol pada mata uangnya sebagai tanda stabilitas ekonomi. Argumen yang lebih unik, Putu juga menyebutkan bahwa menghitung denominasi rupiah yang besar menyebabkan digital eye strain atau kelelahan mata pada Zico. Hal ini disadari Zico saat bertransaksi di Singapura menggunakan dolar Singapura yang nominalnya lebih sederhana. Zico mengaku kesulitan dan bahkan pernah salah transaksi karena banyaknya angka nol pada rupiah.

Zico meminta MK menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Mata Uang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai dengan konversi Rp 1.000 menjadi Rp 1.