Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Mengungkap Fakta Sebenarnya
Minggu, 4 Mei 2025 oleh aisyah
Aroma Politik Batalnya Mutasi TNI: Benarkah Ada "Matahari Kembar"?
Publik kembali mempertanyakan independensi TNI setelah beberapa mutasi perwira tinggi, termasuk Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, dibatalkan. Kunto, putra mantan Wapres Try Sutrisno, semula akan dipindahkan dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. Pembatalan ini langsung dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, memicu spekulasi adanya intervensi politik dan menghidupkan kembali isu "matahari kembar".
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan surat keputusan mutasi ratusan perwira tinggi. Namun, sehari kemudian, surat tersebut direvisi dan tujuh nama, termasuk Kunto, dihapus. Hal ini menimbulkan dugaan tarik-menarik kepentingan di internal TNI.
Klarifikasi TNI
Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, membantah keras adanya tekanan politik. Ia menegaskan bahwa revisi mutasi murni berdasarkan profesionalitas dan kebutuhan organisasi. Kristomei juga menepis keterkaitan pembatalan mutasi Kunto dengan desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang salah satu tokohnya adalah Try Sutrisno. Menurutnya, keputusan mutasi telah melalui mekanisme resmi Wanjakti.
Dugaan Pengamat: Prabowo Tunjukkan Kuasa
Meskipun TNI membantah, pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai pembatalan mutasi ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo. Ia menduga Prabowo ingin mempertahankan Kunto di posisinya dan menunjukkan otoritasnya sebagai presiden. Kedekatan waktu antara mutasi Kunto dan deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Gibran, serta fakta bahwa calon pengganti Kunto adalah mantan ajudan Jokowi, memperkuat dugaan adanya motif politik.
Kritik dari DPR
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyayangkan pembatalan mutasi ini. Ia menilai TNI mudah terpengaruh politik dan hal ini menjadi preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Hasanuddin menekankan bahwa mutasi seharusnya berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik atau opini publik. Ia juga mengkritik Panglima TNI yang dianggapnya tidak tegas dan konsisten, serta mendesak evaluasi kepemimpinan Panglima.
Berikut beberapa tips bagi masyarakat untuk turut serta menjaga netralitas TNI:
1. Cerdas Memilah Informasi - Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi. Cari informasi dari sumber terpercaya dan bandingkan berbagai perspektif sebelum membentuk opini.
Misalnya, jika ada berita tentang keterlibatan TNI dalam politik, carilah konfirmasi dari sumber resmi seperti situs web TNI atau pernyataan dari pejabat terkait.
2. Hindari Menyebarkan Hoaks - Berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi, terutama di media sosial. Pastikan informasi yang Anda bagikan akurat dan tidak berpotensi menimbulkan perpecahan atau mengganggu stabilitas.
Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, apalagi jika berita tersebut menyangkut isu sensitif seperti politik dan militer.
3. Dukung Profesionalisme TNI - Berikan dukungan moral kepada TNI agar tetap profesional dan netral. Hargai tugas dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan negara.
Kita bisa menunjukkan dukungan dengan cara menghargai prajurit TNI dan tidak melibatkan mereka dalam urusan politik praktis.
4. Awasi Kinerja TNI - Sebagai warga negara, kita berhak mengawasi kinerja TNI. Laporkan jika ada indikasi pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.
Kita bisa menyampaikan laporan melalui saluran resmi yang tersedia, misalnya melalui website atau kontak pengaduan TNI.
5. Dorong Dialog dan Transparansi - Dukung upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tubuh TNI. Dorong dialog konstruktif antara TNI, pemerintah, dan masyarakat.
Dengan adanya dialog yang terbuka, diharapkan dapat tercipta saling pengertian dan kepercayaan antara TNI dan masyarakat.
Bagaimana seharusnya mekanisme mutasi di TNI agar terhindar dari intervensi politik? (Pertanyaan dari Siti Nurhaliza)
Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Militer): Mutasi di TNI idealnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, dan rekam jejak perwira. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses mutasi juga penting untuk mencegah intervensi politik. Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) harus benar-benar independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Apa dampak dari isu "matahari kembar" terhadap kepercayaan publik pada TNI? (Pertanyaan dari Budi Santoso)
Effendi Simbolon (Anggota DPR Komisi I): Isu "matahari kembar" dapat mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas TNI. Masyarakat bisa mempertanyakan independensi TNI jika ada dugaan intervensi dari pihak luar, terutama dalam hal mutasi dan promosi jabatan. TNI perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga netralitas TNI? (Pertanyaan dari Ani Widjaya)
Yenny Wahid (Aktivis Sosial): Masyarakat berperan penting dalam mengawasi dan mendorong netralitas TNI. Masyarakat harus kritis terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi publik dan menyampaikan aspirasinya terkait isu pertahanan dan keamanan.
Apa sanksi yang seharusnya diberikan jika terbukti ada intervensi politik dalam mutasi TNI? (Pertanyaan dari Dedi Supriyadi)
Todung Mulya Lubis (Ahli Hukum): Jika terbukti ada intervensi politik dalam mutasi TNI, maka harus ada sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrasi, pencopotan jabatan, hingga proses hukum pidana. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme TNI.
Bagaimana cara TNI meningkatkan transparansi dalam proses mutasi jabatan? (Pertanyaan dari Ratna Sari Dewi)
Jimly Asshiddiqie (Ahli Hukum Tata Negara): TNI dapat meningkatkan transparansi dengan membuka akses informasi publik terkait kriteria dan mekanisme mutasi jabatan. Selain itu, pelibatan pihak eksternal dalam proses pengawasan juga dapat dipertimbangkan untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas.
