Apple dan Instagram Ngamuk Mengaku Diperas, Minta Tolong Donald Trump atas Tindakan Keji Ini
Kamis, 24 April 2025 oleh aisyah
Apple dan Instagram Mengadu ke Trump: Denda Uni Eropa seperti Pemerasan!
Raksasa teknologi AS, Apple dan Meta (induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp), mengadu ke Presiden AS Donald Trump terkait denda total US$800 juta (Rp 13,5 triliun) yang dijatuhkan Uni Eropa. Mereka merasa diperas dan meminta intervensi pemerintah AS.
Meta paling vokal menyuarakan protes. Joel Kaplan, Chief Global Affairs Meta, menyamakan denda dan paksaan perubahan model bisnis iklan mereka dengan tarif impor. "Ini seperti tarif miliaran dolar yang memaksa kami menawarkan layanan yang lebih buruk," ujarnya, dikutip Reuters.
Kay Hezemi-Jebelli dari Chamber of Progress, sebuah kelompok lobi perusahaan teknologi, menyebut denda Uni Eropa sebagai eskalasi perang dagang. Ia mendesak pemerintah AS untuk lebih memperhatikan regulasi Uni Eropa, terutama Digital Markets Act (DMA) yang bertujuan menciptakan pasar digital yang lebih adil dan kompetitif.
Pemerintahan Trump merespons keluhan ini. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS (NSC), Brian Hughes, menyebut denda terhadap Apple dan Meta sebagai pemerasan ekonomi yang tak bisa ditoleransi AS, menurut Politico. Ia menambahkan, "Regulasi asing yang menargetkan perusahaan AS, menghambat inovasi, dan memfasilitasi sensor akan dianggap sebagai hambatan perdagangan dan ancaman bagi masyarakat sipil yang bebas."
Meta berharap Trump memasukkan DMA dalam negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa, mengacu pada laporan Perwakilan Dagang AS yang menganggap DMA sebagai hambatan perdagangan non-tarif.
Sementara itu, Apple enggan berkomentar langsung tentang DMA, namun menekankan bahwa denda 500 juta euro dan paksaan perubahan aturan akan berdampak buruk pada privasi dan keamanan pengguna, serta memaksa mereka menyerahkan teknologi secara cuma-cuma.
Berikut beberapa tips untuk perusahaan teknologi dalam menghadapi regulasi digital yang semakin ketat:
1. Pahami regulasi secara mendalam. - Pelajari dengan seksama setiap detail regulasi yang berlaku, termasuk implikasinya terhadap bisnis Anda. Misalnya, pahami betul isi DMA dan bagaimana pengaruhnya terhadap operasional perusahaan di Uni Eropa.
2. Libatkan diri dalam proses konsultasi. - Berikan masukan dan pandangan Anda selama proses perancangan regulasi. Dengan berpartisipasi aktif, Anda dapat membantu membentuk regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan industri.
3. Persiapkan diri untuk adaptasi. - Regulasi digital terus berkembang. Pastikan perusahaan Anda fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan aturan. Misalnya, siapkan tim khusus yang bertugas memantau dan mengimplementasikan perubahan regulasi.
4. Jalin komunikasi yang baik dengan regulator. - Bangun hubungan yang baik dan transparan dengan otoritas pengatur. Komunikasi yang terbuka dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan mempermudah proses adaptasi.
Apa dampak DMA terhadap konsumen di Indonesia, Pak Budi Santoso?
(Budi Santoso, Pengamat Ekonomi Digital): Dampaknya belum tentu langsung terasa, namun DMA bisa mendorong persaingan yang lebih sehat di pasar digital global, yang pada akhirnya bisa menguntungkan konsumen Indonesia dengan pilihan layanan yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif.
Bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia terhadap DMA, Ibu Ani Wijaya?
(Ani Wijaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika): Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan DMA dan implikasinya terhadap ekosistem digital di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menciptakan regulasi yang mendukung inovasi dan persaingan sehat, serta melindungi kepentingan konsumen Indonesia.
Apakah denda yang dijatuhkan Uni Eropa adil, menurut Bapak Anton Setiawan?
(Anton Setiawan, Pakar Hukum Teknologi): Penilaian keadilannya cukup kompleks. Uni Eropa berargumen bahwa denda ini perlu untuk menegakkan aturan persaingan usaha. Namun, perusahaan teknologi merasa diperlakukan tidak adil. Proses hukum masih berlangsung, jadi kita lihat saja perkembangannya.
Bagaimana perusahaan teknologi bisa meminimalisir risiko terkena denda serupa, Ibu Dewi Pertiwi?
(Dewi Pertiwi, Konsultan Bisnis Teknologi): Kuncinya ada pada kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan perlu memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di setiap wilayah operasional mereka. Investasi di bidang kepatuhan dan konsultasi hukum yang memadai sangat penting.
Apa yang bisa dipelajari startup Indonesia dari kasus ini, Pak Rudi Hartono?
(Rudi Hartono, CEO Startup): Kasus ini menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek hukum dan regulasi sejak awal. Startup Indonesia perlu membangun budaya patuh hukum dan mempertimbangkan implikasi regulasi dalam setiap keputusan bisnis, terutama jika berencana ekspansi ke pasar global.
